Dana Perang Inggris

Hidayatullah.com–Menteri Pertahanan Inggris, Des Brown, mengatakan, perang di Afghanistan dan Iraq dari tahun 2001-2009 memaksa pemerintah Inggris mengeluarkan dana sebesar 15 milyar Euro (12 milyar Poundsterling).

Seperti dilansir Kantor Berita AFP dari London, Brown di depan anggota majlis rendah Inggris mengatakan, menteri keuangan sedikitnya mengeluarkan dana sebesar dua milyar Poundsterling untuk membiayai perang Iraq dan Afghnistan tahun ini.

Menurut sumber ini, sejak dimulainya agresi militer Inggris ke Iraq dan Afghanistan, London sejak tahun 2001-2007 telah mengalokasikan dana sebesar 4 milyar 98 juta Poundsterling untuk Iraq dan satu milyar 58 juta Poundsterling untuk membiayai perang di Afghanistan.

Inggris juga pada tahun 2007-2008 mengeluarkan dana sebesar tiga milyar 37 juta Poundsterling untuk membiayai operasi militer di Iraq dan Afghanistan.

Saat ini Inggris menempatkan 7.800 militernya di Afghanistan dan 4.000 lainnya ditempatkan di Iraq. Meski begitu, tak sedikit tentaranya tewas satu dalam perang ini. [irb/www.hidayatullah.com]

ICG Kahawatir Perkembangan Umat

Syabab.Com – Baru-baru ini, Internasional Crisis Gorup (ICG) yang berpusat di Brussels mengeluarkan laporan tentang kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya pengaruh kelompok yang disebutnya sebagai “Hardline Islamic Groups” di Indonesia. Mereka takut umat Islam bersatu. Lembaga yang menyebut dirinya bekerja untuk mencegah konflik di dunia luas ini kerap kali malah memprovokasi konflik dan tak berpihak pada umat Islam.
Dalam laporan ICG berjudul “Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree” yang dileluarkan pada 7 Juli 2008, mereka mengatakan terkait SKB Ahmadiyah bahwa kelompok-kelompok Islam telah menekan pemerintah dalam aksi besar ulama dan para Habib pada 9 Juni 2008 di depan Istana negara. Menurut laporan tersebut, ICG mengatakan bahwa lebih dari 200.000 umat Islam yang menuntut pembubaran Ahmadiyah menunjukkan kelompok Islam telah menggunakan teknik-teknik klasik advokasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

ICG menjelaskan kelompok Islam telah menggunakan lobi-lobi yang sistematik untuk mempengaruhi birokrasi. Tidak hanya itu ICG juga menyalahkan Presiden SBY yang dituding telah memberikan dukungan terhadap MUI dalam menggolkan SKB Ahmadiyah. ICG tampaknya memprovokasi pertentangan pemerintah dan MUI.

ICG Anggap MUI Berbahaya

Dalam laporan terbaru International Crisis Group (ICG) yang baru saja diluncurkan mengatakan amat berbahaya keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga yang berkantor di Brussel ini “menuduh“ MUI disalahgunakan kelompok garis keras. ICG juga setengah memprovokasi mengadu antara Presiden SBY dengan MUI.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2005 justru mengajak MUI untuk turut terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Ini menjadi sangat berbahaya karena MUI dikuasai kalangan garis keras. Dan pemerintah, maaf, tidak cukup berani menghadapi mereka, dan tidak cukup berani untuk menegakkan nilai-nilai, demokrasi dan toleransi yang selama ini dianut bangsa Indonesia. Ini sangat mencemaskan masa depan Indonesia,” demikian ungkap John Virgoe, Direktur program ICG untuk urusan Asia Tenggara dalam laporan terbarunya.

Dalam laporan itu, ICG menganggapkeluarnya SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah akan disalahgunakan kaum garis keras.